Garda Satu Jatim Dukung Pencopotan dan Penangkapan Eks Kepala BGN serta Wakilnya, Minta Aparat Usut Tuntas Mafia Hingga ke Akar-Akarnya

Garda Satu Jatim Dukung Pencopotan dan Penangkapan Eks Kepala BGN serta Wakilnya, Minta Aparat Usut Tuntas Mafia Hingga ke Akar-Akarnya.

SURABAYA – gudang-warta.com – GARDASATU (Garuda Sakti Bersatu) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pencopotan serta proses hukum terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan wakilnya yang diduga terlibat dalam berbagai penyimpangan yang merugikan negara.

Ketua GARDASATU Jawa Timur, Badrul Aini, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah awal yang patut diapresiasi dalam upaya membersihkan lembaga negara dari praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk mafia anggaran yang merusak kepercayaan publik.

“Kami mengapresiasi langkah tegas yang telah dilakukan. Namun pengusutan tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang saja. Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat dan mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Badrul Aini, Rabu (3/6/2026).

Menurut GARDASATU Jatim, berbagai informasi yang berkembang di lapangan mengindikasikan adanya dugaan praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan sejumlah program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut mencakup permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengadaan kendaraan operasional, penunjukan mitra secara tidak transparan, hingga dugaan jual beli titik pelaksanaan program dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah.

Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan mulia program pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

GARDASATU Jatim menilai bahwa praktik jual beli titik pelaksanaan program merupakan tindakan yang sangat merugikan. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin berpartisipasi secara sehat dan sesuai aturan.

“Kami menduga terdapat jaringan yang bekerja secara sistematis di lapangan. Karena itu aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai yang terlibat, baik pelaku utama, pihak perantara, maupun oknum-oknum yang selama ini diduga menjadi penghubung dan pelaksana praktik tersebut di daerah,” lanjutnya.

GARDASATU Jawa Timur juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.

“Jangan ada tebang pilih. Jika memang ada mafia yang bermain dalam program-program BGN, maka semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara harus hadir untuk melindungi uang rakyat dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” ujar Badrul.

Lebih lanjut, GARDASATU Jatim menyatakan siap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penyimpangan dengan memberikan informasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

GARDASATU Jatim berharap kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program-program strategis nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Rakyat menaruh harapan besar pada program-program pemerintah. Karena itu siapa pun yang merusak program tersebut demi kepentingan pribadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kami mendukung pengusutan tuntas sampai ke akar-akarnya,” pungkas Badrul Aini.

(Eko/GW/Red)