GARDA SATU Jatim Desak Kejati Tuntaskan Korupsi BSPS: Jangan Hanya Pejabat Atas, Kades Terlibat Juga Wajib Jadi Tersangka!
 |
| Dewan Pimpinan Wilayah GARDASATU (Garuda Sakti Bersatu) Jawa Timur mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk bertindak tegas, transparan, dan adil dalam penanganan dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). |
SURABAYA – gudang-warta.com – Dewan Pimpinan Wilayah GARDASATU (Garuda Sakti Bersatu) Jawa Timur mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk bertindak tegas, transparan, dan adil dalam penanganan dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
GARDASATU menilai proses hukum tidak boleh tebang pilih. Penegakan hukum jangan hanya menyasar “pemain atas”, sementara aktor-aktor di tingkat bawah seperti oknum kepala desa (kades) yang diduga turut terlibat justru dibiarkan tanpa sanksi hukum.
Divisi Hukum GARDASATU Jatim, Supri, SH., MH., menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
“Kami mendesak Kejati Jatim segera menetapkan tersangka, termasuk oknum kepala desa yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi BSPS. Jangan hanya berhenti pada aktor utama atau pejabat di atas. Semua pelaku, dari atas sampai bawah, harus diproses hukum,” tegas Supri.
Menurutnya, pembiaran terhadap pelaku di tingkat bawah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Padahal program BSPS merupakan bantuan untuk warga kurang mampu agar memiliki rumah layak huni.
“Kalau dana rakyat kecil justru dikorupsi, itu kejahatan serius. Dan kalau penegakan hukumnya setengah-setengah, itu bentuk ketidakadilan,” tambahnya.
GARDASATU juga mengingatkan agar Kejati Jatim tidak ragu ataupun takut terhadap tekanan dari pihak manapun dalam mengusut kasus tersebut.
“Jangan sampai kejaksaan masuk angin atau takut tekanan pihak luar. Hukum harus berdiri tegak. Kalau ada bukti, langsung proses. Jangan ada yang dilindungi,” ujarnya.
Lebih lanjut, GARDASATU menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan perkara BSPS hingga seluruh pelaku benar-benar diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Rakyat menunggu keadilan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” pungkas Supri.
(Guf/GW/Red)
