Geger! Ramai Penerima LPDP Mau Kembalikan Dana, GARDASATU: “Enak Saja Sudah Sukses, Kini Balikkan Uang Lalu Kritik Negara!”

Badrul Aini, Ketua GARDASATU Jatim.

SURABAYA - gudang-warta.com - Gelombang perbincangan publik tengah ramai menyusul kabar sejumlah penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang disebut-sebut ingin mengembalikan dana Beasiswa yang pernah mereka terima. Sikap tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan GARDASATU Jawa Timur.

Ketua GARDASATU Jatim, Badrul Aini, menilai langkah tersebut bukan sekadar persoalan pengembalian uang, melainkan menyangkut moral, tanggung jawab, dan komitmen kebangsaan.

“Enak sekali. Saat sekolah dibiayai uang rakyat, lalu setelah sukses dan punya penghasilan besar, cukup mengembalikan uang seolah-olah urusan selesai. Ini bukan hanya soal nominal rupiah,” tegasnya.

Menurutnya, beasiswa LPDP adalah bentuk investasi negara terhadap sumber daya manusia. Dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, dengan harapan para penerima beasiswa kembali dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Investasi pemerintah itu bukan hanya soal uang. Negara membiayai pendidikan mereka dengan harapan ada pengabdian, ada kontribusi nyata. Kalau hanya mau mengembalikan uang, lalu merasa bebas dari tanggung jawab moral dan bahkan menghina negara, ini jelas tidak adil,” lanjutnya.

GARDASATU menilai bahwa para penerima beasiswa tersebut merupakan individu berpendidikan tinggi. Namun, menurut mereka, tingkat pendidikan seharusnya sejalan dengan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial.

“Logika sederhananya begini. Ibarat sebuah perusahaan baru dibangun lalu diberi pinjaman modal usaha. Setelah berkembang menjadi perusahaan besar dan sukses, apakah cukup hanya mengembalikan modal awal tanpa memberi nilai tambah kepada pemodal? Tentu tidak sesederhana itu,” ujar Badrul.

Ia menambahkan, negara sebagai “pemodal” tidak hanya berhak atas pengembalian dana, tetapi juga atas kontribusi intelektual, karya, dan pengabdian dari para alumni penerima beasiswa.

GARDASATU Jawa Timur menyatakan mendukung langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak menunjukkan komitmen terhadap kewajiban moral dan kebangsaan.

“Kami mendukung agar ada evaluasi serius. Jika perlu, bukan hanya blacklist, tapi juga pembinaan dan penegasan komitmen kebangsaan. Jangan sampai program strategis negara disalahartikan hanya sebagai fasilitas finansial semata,” pungkasnya.

Polemik ini pun memantik diskusi luas di masyarakat mengenai makna Beasiswa negara, apakah sekadar bantuan biaya pendidikan? ataukah kontrak moral untuk mengabdi dan berkontribusi bagi Indonesia.

(Guf/GW/Red)