BPBJ Sekda Ponorogo Bersama DPUPKP Tinjau Hasil Pelaksanaan Proyek Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jalan Raya Sampung Nomor Ruas 4 Desa Kauman
PONOROGO - gudang-warta.com - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Budi Darmawan, S.T, bersama Tim dan Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Pemukiman DPU-PKP Kabupaten Ponorogo Dwi Puspitorini, ST, MT, pimpin peninjauan hasil pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase lingkungan Jalan Raya Sampung, nomor ruas 4, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
Langkah pengawasan bersama ini bertujuan untuk memastikan kualitas pengerjaan fisik di lapangan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat mutu, serta selesai tepat waktu sesuai kontrak yang disepakati.
"Selain itu, peninjauan ini untuk memastikan seluruh pekerjaan saluran air dan jembatan kecil (plat beton) telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar berfungsi maksimal dalam mengalirkan air dan mencegah genangan," ucap Budi Darmawan, Kepala BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui DPUPKP Ponorogo tersebut difokuskan pada beberapa fungsi krusial bagi masyarakat, antara lain meningkatkan kapasitas aliran air dengan mengoptimalkan daya tampung saluran agar mampu mengalirkan debit air hujan dengan lancar menuju pembuangan akhir (sungai).
Selanjutnya guna mengurangi potensi genangan dan banjir dengan meminimalkan risiko luapan air di kawasan permukiman maupun jalan poros yang sering mengganggu aktivitas warga saat intensitas hujan tinggi. Serta mendukung kelancaran aktivitas warga dengan menyediakan infrastruktur lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari genangan air guna menunjang mobilitas harian masyarakat.
Peninjauan yang melibatkan pihak BPBJ selaku pembina pengadaan barang/jasa bersama tim teknis DPUPKP ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Ponorogo dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi hasil infrastruktur yang tahan lama bagi masyarakat.
(Eko/GW/Red)

