Garda Satu Jatim Desak Klarifikasi Terbuka Atas Tudingan "MBG Program Maling"
 |
| Badrul Aini, Ketua DPW GARDASATU JATIM. |
SURABAYA - gudang-warta.com - Dewan Pimpinan Wilayah GARDASATU Jawa Timur menyatakan sikap resmi atas beredarnya pernyataan yang menyebut program MBG sebagai “Program Maling” serta menyebut pembuat program sebagai “Orang Bodoh”.
Ketua DPW GARDASATU JATIM, Badrul Aini, menyampaikan bahwa pernyataan tersebut sangat disayangkan dan dinilai tidak mencerminkan kritik yang berbasis data serta kajian objektif.
“Jika sebuah program disebut Maling, maka harus dijelaskan secara terbuka, apa yang dicuri, siapa pelakunya, dan di mana locus delicti-nya. Tuduhan kriminal bukan opini bebas. Itu harus berbasis bukti,” tegas Badrul Aini.
Menurutnya, narasi tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan berdampak langsung pada pelaku UMKM, Petani, serta pekerja distribusi yang selama ini menggantungkan penghidupan pada ekosistem program MBG.
Dampak Nyata bagi UMKM dan Petani
Sejumlah pelaku UMKM di Malang menyampaikan bahwa program MBG justru memberikan dampak ekonomi riil, di antaranya:
• Peningkatan volume produksi usaha kecil
• Penyerapan tenaga kerja lokal
• Stabilisasi harga komoditas pertanian,
• Perluasan akses pasar
Farid ST., pelaku UMKM sabun cuci piring di Malang, menyebut bahwa sejak bergabung dalam rantai distribusi MBG, usahanya mampu menyerap puluhan tenaga kerja. Petani buah Jeruk yang terlibat dalam distribusi bahan baku juga mengaku terbantu dalam menjaga harga panen agar tidak anjlok.
Atas dasar itu, GARDASATU JATIM menilai bahwa tudingan “Program Maling” harus diuji secara objektif dan tidak boleh menjadi stigma kolektif terhadap ribuan pelaku ekonomi kecil.
Seruan Klarifikasi dan Dialog Terbuka
DPW GARDASATU JATIM menyerukan:
• Klarifikasi terbuka atas pernyataan tersebut.
• Penyampaian data dan bukti secara transparan
• Forum dialog publik yang melibatkan unsur akademisi, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah
“Kritik adalah bagian dari Demokrasi. Tetapi tuduhan kriminal harus dibuktikan. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban narasi yang tidak terverifikasi,” lanjut Badrul.
Tegas namun Bermartabat
GARDASATU JATIM menegaskan, bahwa pihaknya tidak anti kritik. Namun organisasi akan berdiri membela pelaku UMKM dan pekerja lapangan apabila martabat mereka direndahkan melalui tuduhan tanpa dasar.
Apabila tidak ada klarifikasi atau pembuktian yang sah, GARDASATU JATIM menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sesuai hukum yang berlaku untuk menjaga kehormatan dan nama baik pelaku UMKM.
GARDASATU JATIM juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan rasionalitas, data, dan etika publik dalam menyampaikan pendapat.
"Perdebatan kebijakan harus diselesaikan melalui kajian dan verifikasi, bukan melalui pelabelan yang berpotensi mencederai kehormatan rakyat kecil," Pungkasnya.
(Guf/GW/Red)
