Komunitas Driver SPPG Se Ponorogo Tolak Tuduhan Kriminalisasi Program MBG, Siap Tempuh Jalur Hukum
 |
| Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menyatakan sikap tegas menolak penyebutan program MBG sebagai praktik kriminal. |
PONOROGO - gudang-warta.com - Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menyatakan sikap tegas menolak penyebutan program MBG sebagai praktik kriminal. Dalam pernyataan resminya, para driver menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik para pekerja lapangan yang menggantungkan hidupnya pada program tersebut.
Hendro, Koordinator Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menyampaikan bahwa para driver bekerja secara sah dan mengikuti mekanisme yang berlaku. “Kami bekerja mencari nafkah secara Halal. Kami bukan pelaku kejahatan. Menyamakan program MBG dengan tindakan kriminal adalah tuduhan serius yang merugikan kami dan keluarga kami,” ujarnya.
Kekhawatiran Dampak Reputasi dan Ekonomi
Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menilai, labelisasi negatif terhadap program berdampak langsung pada psikologis pekerja dan stabilitas ekonomi keluarga driver. Sejumlah anggota mengaku menerima pertanyaan dan tekanan sosial akibat pemberitaan dan pernyataan yang beredar di ruang publik.
“Driver adalah pihak paling bawah dalam rantai distribusi. Kami hanya menjalankan tugas pengantaran sesuai prosedur. Jika ada persoalan di tingkat kebijakan, jangan sampai pekerja lapangan yang menjadi sasaran stigma,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa dalam situasi polemik, penting untuk membedakan antara kritik kebijakan dan tuduhan pidana. Tuduhan kriminal harus disertai bukti serta disampaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan sekadar opini di ruang publik.
Siap Tempuh Langkah Hukum
Sebagai respons atas tudingan tersebut, Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini ditempuh demi menjaga kehormatan dan martabat para driver.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara bermartabat. Jika ada bukti, silakan tempuh jalur hukum. Tetapi jika tidak, maka tudingan tersebut harus diklarifikasi,” tegas perwakilan Komunitas.
Mereka juga menyerukan dialog terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku usaha, pengelola program, dan unsur pemerintah daerah, agar polemik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat luas.
Seruan Penyelesaian Berbasis Fakta
Komunitas Driver SPPG se Ponorogo menekankan bahwasanya perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, penyampaian pendapat harus tetap mengedepankan data dan fakta.
“Kami ingin bekerja dengan tenang, tanpa stigma. Hidup terhormat, bekerja bermartabat,” demikian pernyataan penutup sikap resmi Komunitas Driver SPPG.
Polemik ini diperkirakan masih akan berkembang, seiring adanya kemungkinan langkah hukum dan permintaan klarifikasi terbuka dari berbagai pihak. Masyarakat kini menunggu penyelesaian yang objektif dan berbasis bukti agar isu ini tidak semakin meluas dan mengganggu stabilitas sosial-ekonomi di daerah.
(Eko/GW/Red)
